KENAPA HARUS BPUPKI?

Pada akhir tahun 1944 kedudukan Jepang semakin terdesak. Jepang selalu menderita kekalahan dalam Perang Asia
-Pasifik.

Kondisi ini harus diperparah dengan perlawan yang dilakukan oleh rakyat maupun tentara PETA di Indonesia. Sementara itu, keadaan di negeri Jepang semakin buruk, moral masyarakat menurun. Inilah yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 yang kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso.

Dalam sidang istimewa Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944 di Tokyo, P. M. Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari.

Pada tahun yang sama Pulau Saipan berhasil direbut oeh Sekutu. Angkatan perang Jepang dipukul mundur oleh Amerika Serikat dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall. Ini berarti seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai hancur. Sekutu terus menerbu kota-kota di Indonesia, seperti Ambon, Makassar, Manado dan Surabaya. Hingga akhirnya tentara Sekutu berhasil mendarat di kota enghasil minyak, yakni Tarakan dan Balikpapan.

Menghadapi mengatasi situasi yang mendesak tersebut, pemerintah pendudukan di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada yang berada di Jawa berusaha meyakinkan bangsa Indonesia mengenai janji kemerdekaan yang pernah didengung-dengungkan sebelumnya. Untuk memperkuat janji tersebut, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Cosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan Negara Indonesia merdeka.

BPUPKI diketuai oleh dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat dibantu oleh dua orang ketua muda, yaitu seorang Jepang Shucokan Cirebon bernama Icibangase dan R. P. Suroso sebagai kepala sekretariat. Kepengurusan ini masih dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A. G. Pringgodigdo.

Badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Cuo Sangi In yang dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan dua pembesar Jepang, yakni Jenderal Itagaki Jenderal dan Yaiciro Nagano.

Pada akhir tahun 1944 kedudukan Jepang semakin terdesak. Jepang selalu menderita kekalahan dalam Perang Asia-Pasifik. Kondisi ini harus diperparah dengan perlawan yang dilakukan oleh rakyat maupun tentara PETA di Indonesia. Sementara itu, keadaan di negeri Jepang semakin buruk, moral masyarakat menurun. Inilah yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 yang kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso.

Dalam sidang istimewa Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944 di Tokyo, P. M. Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari.

Pada tahun yang sama Pulau Saipan berhasil direbut oeh Sekutu. Angkatan perang Jepang dipukul mundur oleh Amerika Serikat dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall. Ini berarti seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai hancur. Sekutu terus menerbu kota-kota di Indonesia, seperti Ambon, Makassar, Manado dan Surabaya. Hingga akhirnya tentara Sekutu berhasil mendarat di kota enghasil minyak, yakni Tarakan dan Balikpapan.

Menghadapi mengatasi situasi yang mendesak tersebut, pemerintah pendudukan di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada yang berada di Jawa berusaha meyakinkan bangsa Indonesia mengenai janji kemerdekaan yang pernah didengung-dengungkan sebelumnya. Untuk memperkuat janji tersebut, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Cosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan Negara Indonesia merdeka.

BPUPKI diketuai oleh dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat dibantu oleh dua orang ketua muda, yaitu seorang Jepang Shucokan Cirebon bernama Icibangase dan R. P. Suroso sebagai kepala sekretariat. Kepengurusan ini masih dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A. G. Pringgodigdo.

Badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Cuo Sangi In yang dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan dua pembesar Jepang, yakni Jenderal Itagaki Jenderal dan Yaiciro Nagano.